Seri Lembar Informasi: Dasar hukum kewajiban perusahaan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan

600x400-Kevin

Dalam sesi pelatihan tentang bagaimana memperoleh informasi keuangan perusahaan, seringkali kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ternyata perusahaan tempat kita bekerja tidak atau belum memberikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) padahal setiap perusahaan wajib untuk menyampaikan LKTP kepada Kementerian Perdagangan RI.

Yuk kita lihat dan cek dasar hukumnya:

Dasar Hukum

  1. Undang-undang No 3 Tahun 1992 tentang  Wajib Daftar Perusahaan
  2. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1998 jo PP No 64 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.
  3. Perusahaan harus melewati prosedur sbb:
  • Penyampaian LKTP dan profil perusahaan (hard copy dan soft copy
  • Penerbitan tanda terima sementara atau penolakan berkas LKTP dan profil
  • Penerbitan STP-LKTP setelah dilakukan pengolahan database
  • Permintaan data informasi LKTP

Perusahaan yang diwajibkan menyampaikan LKTP

  1. Perseroan Terbatas (PT) yang berstatus sebagai Kantor Pusat, berkedudukan di wilayah Negara RI dan mempunyai salah satu kriteria sebagai berikut:)

a. Perseroan Terbatas (PT. TBK ) yaitu perseroan yang telah menjual sahamnya di pasar modal

b. Memiliki bidang usaha yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat,

c. Mengeluarkan surat pengakuan utang: contoh Surat Obligasi

d. Memilki jumlah kekayaan lebih dari 25 milyar

e. merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk di audit

2.  Perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara RI menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang mengadakan perjanjian.

3. Perusahaan Perseroan (PERSERO/BUMN), PERUM, danBUMD

Masyarakat dapat memanfaatkan informasi/data LKTP dengan biaya sesuai PP No 45 Tahun 2012

Proses penerbitan STP-LKTP paling lama 7 hari kerja, proses tidak dikenakan biaya.

Semoga informasi ini bermanfaat:) Selamat Belajar..

Pelatihan PKB dan Pengorganisasian IndustriALL: Menuju PKB yang berkualitas dan serikat buruh yang kuat

2014-09-03 12.43.49

Pada awal September yang lalu, IndustriALL Union building project bekerjasama dengan afiliasi IndustriALL di Indonesia melaksanakan pelatihan perundingan bersama dan pelatihan pengorganisasian. Pelatihan perundingan bersama diikuti oleh 26 orang pengurus serikat buruh. Topik utama dari pelatihan ini adalah memberikan informasi tentang PKB yang berkualitas yang memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan anggota nya serta memuat standar-standar internasional perburuhan.

2014-09-06 12.20.03

Selanjutnya pada 4-6 September,bertempat di Bekasi, pelatihan pengorganisasian dilaksanakan dengan 26 peserta. Salah satu isu penting yang dibahas dalam pelatihan ini adalah mengenai strategi pengorganisasian dalam serikat buruh. Departemen organisasi serikat buruh harus diperkuat sebagaimana serikat buruh selama ini memperkuat Departemen Advokasi nya. Di bagian akhir pelatihan, peserta berkunjung ke kantor cabang FSPMI Bekasi untuk belajar bersama bagaimana pola pengorganisasian dan pengumpulan iuran anggota untuk memiliki gedung serikat sendiri.