PENGUSAHA STOP PERIKSA HAID KAMI!!!

Pada 19 November 2014, bertempat di Jakarta, Perempuan IndustriALL Indonesia council menandai awal dimulainya kampanye nasional terhadap perlindungan maternitas dan hak reproduksi buruh perempuan dengan menggelar konferensi pers dan seminar. Acara  dihadiri oleh 6o orang buruh perempuan yang datang dari berbagai afiliasi IndustriALL di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Ibu Lilis Mahmudah, ketua Komite Perempuan menyampaikan hasil temuan riset antara lain, sebagian besar buruh perempuan harus diperiksa darah menstruasi nya untuk dapat mengambil cuti haid.

Pertanyaan terbuka untuk kita semua:

Apakah Anda berkenan, untuk memastikan anda haid, seseorang memeriksa darah menstruasi Anda? Jika Tidak, Anda pastinya lebih beruntung untuk mengatakan tidak. Sebab, para buruh perempuan tidaklah seberuntung Anda. Untuk mengambil cuti haid, mereka harus diperiksa dulu darah haidnya, Ya, Diperiksa!!!

2014-11-19 14.06.14

Narasumber dari Komisioner KOMNAS Perempuan, Ibu Ninik Rahayu, dia mengatakan bahwa hasil survey harus ditindaklanjuti dengan strategi advokasi nasional yang menyeluruh dengan menggandeng 3 kementerian, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Hal yang paling penting juga adalah bersama-sama dengan federasi serikat buruh untuk memperbarui PKB yang selama ini seringkali abai terhadap perlindungan maternitas dan hak reproduksi. Untuk Siaran Pers silakan klik Siaran Pers Komite Perempuan dan untuk mengetahui ringkasan hasil survey sila klik Ringkasan Hasil survey_2014. Untuk membaca presentasi KOMNAS Perempuan baca ini PERLINDUNGAN MATERNITAS DAN HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN-HASIL SURVEY KOMITE PEREMPUAN INDUSTRIALL INDONESIA COUNCIL 19 NOP 2014

Seri Lembar Informasi: Dasar hukum kewajiban perusahaan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan

600x400-Kevin

Dalam sesi pelatihan tentang bagaimana memperoleh informasi keuangan perusahaan, seringkali kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ternyata perusahaan tempat kita bekerja tidak atau belum memberikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) padahal setiap perusahaan wajib untuk menyampaikan LKTP kepada Kementerian Perdagangan RI.

Yuk kita lihat dan cek dasar hukumnya:

Dasar Hukum

  1. Undang-undang No 3 Tahun 1992 tentang  Wajib Daftar Perusahaan
  2. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1998 jo PP No 64 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.
  3. Perusahaan harus melewati prosedur sbb:
  • Penyampaian LKTP dan profil perusahaan (hard copy dan soft copy
  • Penerbitan tanda terima sementara atau penolakan berkas LKTP dan profil
  • Penerbitan STP-LKTP setelah dilakukan pengolahan database
  • Permintaan data informasi LKTP

Perusahaan yang diwajibkan menyampaikan LKTP

  1. Perseroan Terbatas (PT) yang berstatus sebagai Kantor Pusat, berkedudukan di wilayah Negara RI dan mempunyai salah satu kriteria sebagai berikut:)

a. Perseroan Terbatas (PT. TBK ) yaitu perseroan yang telah menjual sahamnya di pasar modal

b. Memiliki bidang usaha yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat,

c. Mengeluarkan surat pengakuan utang: contoh Surat Obligasi

d. Memilki jumlah kekayaan lebih dari 25 milyar

e. merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk di audit

2.  Perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara RI menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang mengadakan perjanjian.

3. Perusahaan Perseroan (PERSERO/BUMN), PERUM, danBUMD

Masyarakat dapat memanfaatkan informasi/data LKTP dengan biaya sesuai PP No 45 Tahun 2012

Proses penerbitan STP-LKTP paling lama 7 hari kerja, proses tidak dikenakan biaya.

Semoga informasi ini bermanfaat:) Selamat Belajar..

Pelatihan PKB dan Pengorganisasian IndustriALL: Menuju PKB yang berkualitas dan serikat buruh yang kuat

2014-09-03 12.43.49

Pada awal September yang lalu, IndustriALL Union building project bekerjasama dengan afiliasi IndustriALL di Indonesia melaksanakan pelatihan perundingan bersama dan pelatihan pengorganisasian. Pelatihan perundingan bersama diikuti oleh 26 orang pengurus serikat buruh. Topik utama dari pelatihan ini adalah memberikan informasi tentang PKB yang berkualitas yang memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan anggota nya serta memuat standar-standar internasional perburuhan.

2014-09-06 12.20.03

Selanjutnya pada 4-6 September,bertempat di Bekasi, pelatihan pengorganisasian dilaksanakan dengan 26 peserta. Salah satu isu penting yang dibahas dalam pelatihan ini adalah mengenai strategi pengorganisasian dalam serikat buruh. Departemen organisasi serikat buruh harus diperkuat sebagaimana serikat buruh selama ini memperkuat Departemen Advokasi nya. Di bagian akhir pelatihan, peserta berkunjung ke kantor cabang FSPMI Bekasi untuk belajar bersama bagaimana pola pengorganisasian dan pengumpulan iuran anggota untuk memiliki gedung serikat sendiri.

Belajar dari Perjanjian Kerangka Kerja Global

Screen Shot 2014-08-07 at 4.37.48 PM

Apakah kawan-kawan pernah mendengar tentang Perjanjian Kerangka Kerja Global atau dalam bahasa Inggris disebut Global Framework Agreement. Ini semacam perjanjian bersama yang dibuat antara federasi serikat buruh global (Global Union Federation) dengan perusahaan multinasional. Tujuannya tidak lain untuk memperkuat kapasitas serikat buruh untuk berunding dan berserikat di perusahaan multinasional serta melindungi kepentingan buruh didalamnya. Perjanjian kerangka kerja global ini memuat standar-standar terbaik dari hak-hak serikat buruh, kesehatan dan keselamatan kerja, serta kualitas dari prinsip-prinsip kerja dalam operasional perusahaan di tingkat global.

IndustriALL sebagai salah satu serikat buruh global hingga saat ini telah menandatangani 44 perjanjian global dengan perusahaan multinasional. Daftar lengkapnya bisa di  lihat di IndustriALL GFA.

Bagaimana menggunakan perjanjian kerangka kerja global ini?

Jika perusahaan tempat anda bekerja adalah sebuah perusahaan multinasional yang telah membuat perjanjian global dengan serikat buruh global, anda harus membandingkan situasi di tempat kerja dengan perjanjian global ini dan untuk selanjutnya memperhatikan apakah isi perjanjian global ini telah dijalankan dengan baik atau belum. Jika memang perusahaan tempat anda bekerja belum menandatangani perjanjian global ini, kita masih dapat menggunakan perjanjian ini sebagai bahan diskusi dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas PKB kita.

Kawan-kawan sila mempelajari buku GFA ini dalam versi Bahasa Indonesia GLOBAL AGREEMENT-INDONESIA-WEB-SPREAD dan dalam versi Bahasa Inggrisnya Global Agremment-VERSI INGGRIS-6AGT14-WEB-SPREAD

2 versi lengkap nya juga anda bisa unduh di page “Bahan Pelatihan & Video dalam laman ini.

 

Selamat Belajar 🙂

 

 

 

Kemenakertrans: 12,475 Perusahaan melanggar Norma Keselamatan Kerja (Data 2013)

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merilis data pada tahun 2013, sedikitnya 12.475 perusahaan melanggar norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dari jumlah tersebut sebanyak 12.657 perusahaan telah melaksanakan norma K3 pasca penerbitan nota peringatan pertama dan kedua. Sementara itu, sebanyak 88 perusahaan sisanya tetap melakukan pelanggaran, sehingga dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan diproses lebih lanjut oleh kepolisian untuk diajukan ke pengadilan.Dari 88 perusahaan tersebut, sebanyak 45 berkas perusahaan masih dalam proses di pengadilan. Untuk penyelidikan dan pemeriksaan kasus pelanggaran sebanyak 43 perusahaan dan sisanya sudah dibekukan oleh kepolisian (SP3).

Jumlah perusahaan pelanggar aturan norma kerja dapat dikatakan meningkat tajam. Sebelumnya pada tahun 2011, Kemenakertrans menyebutkan bahwa jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran aturan ketenagakerjaan dan norma K3 mencapai 3.848 perusahaan. selain itu, menurut data Kemenakertrans pada tahun 2011, jumlah perusahaan yang mendapat peringatan berupa nota pemeriksaan tahap 1 sebanyak 7.468 perusahaan dan jumlah perusahaan yang mendapat peringatan keras berupa nota pemeriksaan tahap 2 berjumlah 1.472 perusahaan.

Dari kedua data diatas, kita bisa melihat bahwa perusahaan pelanggar aturan ketenagakerjaan semakin meningkat jumlahnya setiap tahun. Hal tersebut bisa dikaitkan juga dengan peran pengawasan ketenagakerjaan melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan. Menurut data Kemenakertrans, saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan tercatat sebanyak 2.384 orang, untuk menangani sekitar 216.547 perusahaan. Para pengawas ketenagakerjaan yang saat ini tengah bertugas terdiri dari Pengawas umum, 1.460 orang, Pengawas spesialis 361 orang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 563 orang. Suatu jumlah yang belum cukup memadai dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada.

Sumber :Situs http://www.depnakertrans.go.id, Pikiran Rakyat Online (16 Januari 2014) diunduh pada 4 Agustus 2014

SHARPS Cautiously Welcomes Samsung’s Apology

SAMSUNG Akhirnya meminta maaf dan Mengakui bahwa para buruh yang terkena Leukimia diduga merupakan penyakit akibat kerja

Stop Samsung - No More Deaths!

Image On May 13, 2014, Samsung Electronics Co., Ltd. vice chairman and CEO Kwon Oh-hyun made a public apology to the victims of the company’s leukemia cluster. Source: News1/The Hankyeoreh

Samsung Electronics Co.. Ltd. has finally made a public apology to the victims of a leukemia cluster at its chip plants and promised compensation for them—seven years after the SHARPS campaign borne out of the death of Hwang Yu-mi, the first publicly known victim of the cluster, and six months after stalled negotiations with the victims’ families and the advocate group.

Apology without Concession

In a cautiously worded statement May 13, Samsung vice chairman and CEO Kwon Oh-hyun said the world’s biggest technology company should have sought a solution sooner, but stopped short of conceding a direct link between the company’s lax safety measures and the outbreak of leukemia and other blood diseases among workers at its chip plants.

Mr. Kwon…

View original post 716 more words