Jangan Sandera Hak dan Kepentingan Buruh Perempuan: Memperingati hari Internasional Kerja Layak (International World Day for Decent Work, 7 Oktober

International World Day for Decent Work telah diperingati sejak 6 tahun yang lalu setiap tanggal 7 Oktober, jutaan serikat buruh di seluruh dunia menggalang aksi bersama demi pemenuhan hak-hak serikat buruh dan kerja yang layak. Serikat buruh di seluruh dunia juga menghadapi efek buruk sistem kerja dan outsourcing dan bentuk-bentuk kerja rentan lainnya (precarious work). Buruh perempuan adalah elemen yang paling rentan menjadi korban  sistem kerja kontrak dan outsourcing.

Beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak dan kepentingan buruh perempuan telah tersandera oleh aturan hukum perburuhan yang tidak sungguh-sungguh memberikan perlindungan terhadap hak buruh, ditambah lagi (dan lagi-lagi) pengawasan perburuhan yang lemah untuk menindak pengusaha nakal.

Berikut ini adalah beberapa catatan singkat permasalahan hak dan kepentingan buruh perempuan di tempat kerja;

Buruh Perempuan dan Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing

Buruh perempuan adalah “korban” pertama  dalam mengguritanya sistem kerja kontrak dan outsourcing. Penyerapan buruh-buruh tak terampil perempuan ke dalam pasar tenaga kerja (yang dikenal dengan istilah feminisation of work) memang merupakan program yang “dirancang” untuk penciptaan kondisi kerja yang fleksibel. Fleksibilitas dicapai dengan penyerapan sebanyak-banyaknya buruh perempuan ke pasar kerja untuk melakukan kerja-kerja yang sederhana, rutin-manual dan relatif tidak terampil. Perempuan memang didorong untuk masuk dunia kerja agar terjadi fleksibilitas lebih jauh, maka masuknya perempuan ke pasar kerja itu adalah melalui sistem kerja kontrak dan terutama outsourcing. Dengan sistem ini, “buruh-buruh tak terampil perempuan” didorong untuk masuk pasar kerja dengan melakukan pekerjaan sederhana dan rutin-manual agar dapat dibayar murah. Jadi jelas bahwa sistem kerja kontrak dan outsourcing merupakan upaya pemerintah untuk memasukkan “buruh=buruh tak terampil perempuan” ke pasar kerja, atas nama “penciptaan lapangan kerja” sehingga ongkos produksi pengusaha bisa menjadi murah .

 

screen_shot_2012-09-20_at_9.56.44_am-200x289

Berikut ini adalah bentuk-bentuk pengabaian hak-hak buruh perempuan, terutamanya buruh perempuan yang bekerja dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing;

A. Pengabaian Hak Reproduksi dan Maternitas 

 Hak atas cuti haid diatur dalam Pasal 81 jo Pasal 93 ayat 2 huruf b Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 81 menyebutkan bahwa (1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Lebih jauh lagi undang-undang menyebutkan bahwa pengusaha wajib membayar upah buruh apabila buruh perempuan yang sakit pada haid pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Akan tetapi di tempat kerja cuti haid seringkali disimpangi dan buruh perempuan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan cuti haid.

Penyimpangan-penyimpangan yang  terjadi;

  1. Pengusaha memberikan hak cuti haid tetapi buruh perempuan harus membuktikannya dengan surat dokter;
  2. Di perusahaan tertentu, seorang buruh perempuan yang haid harus di periksa terlebih dahulu (harus membuktikan bahwa dirinya sedang haid);
  3. Pengusaha karena kepentingan produksinya tidak membebaskan dari kewajiban bekerja seluruh buruh perempuan (buruh perempuan tidak boleh menggunakan hak istirahat haid) tetapi langsung mengganti dengan upah sebesar 2 (dua) hari upah dari UMP dibagi 30 hari;
  4. Pengusaha tidak membebaskan dari kewajiban bekerja tetapi hanya menyuruh pekerjanya yang merasa sakit sewaktu haid istirahat sebentar di ruangan poliklinik perusahaan;
  5. Pekerja dapat menggunakan hak istirahat haid dengan syarat sudah 1 bulan dari istirahat bulan yang lalu, tidak boleh berurutan dengan hari libur (Semisal hari Minggu adalah hari libur, maka cuti haid tidak diperbolehkan diambil di hari Jum’at dan Sabtu) dan harus memberitahukan kepada atasan jauh hari sebelumnya;
  6. Pengusaha memotong upah, insentif, mengaitkan ketidakhadiran dengan penilaian kerja serta premi-premi lainnya;

Buruh perempuan dengan status kerja sebagai buruh kontrak dan outsourcing menerima banyak diskriminasi terkait perlindungan hak reproduksi dan maternitas. Pada banyak kasus, buruh perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah apalagi hamil atau melahirkan selama masa kontrak. Apabila hal tersebut dilanggar, perusahaan dengan mudahnya memutus kontrak kerja yang bersangkutan.

B. Pojok Laktasi

Pojok atau ruang laktasi bagi buruh perempuan sangat penting sehingga buruh perempuan mempunyai kesempatan untuk memberikan atau memerah ASI nya. Berikut ini beberapa aturan hukum terkait Pojok Laktasi;

1. Konvensi ILO No. 183 tahun 2000 pasal 10 mengenai Ibu Menyusui  (Berapa lama istirahat menyusui atau pengurangan jam    kerja harian ini akan diberikan, banyaknya dalam sehari, lamanya tiap-tiap  istirahat  dan cara-cara pengurangan jam kerja harian ini diatur berdasarkan hukum dan kebiasan nasional. Istirahat dan pengurangan jam kerja harian ini harus dihitung sebagai jam kerja dan dibayar)

2.  Pasal 83 Undang – Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

3. Pasal 86 Undang-undang No.13/2003 tentang ketenagakerjaan

4. Pasal 128 Undang – Undang No. 36/2009 tentang Kesehata

5. Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No. 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/ PB/XII/2008 tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.

6. Pasal 49 ayat 2 Undang-undang No. 49/1999 tentang Hak Asasi ManusiaWanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita,“perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi” yang dimaksud disini adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

Perusahaan tempat bekerja harus  dapat menempatkan pojok ASI atau ruang laktasi pada salah satu ruangan bekerja dan menyediakan kesempatan serta fasilitas kepada ibu bekerja untuk memberikan/memerah ASI selama waktu kerja dan menyimpan ASI perah tersebut. Ruang laktasi yang disediakan juga harus menunjang kebersihan, kenyamanan dan keamanan bagi ibu. Penyediaan alat penunjang seperti tisu, hand sanitizer sampai dengan freezer penyimpanan botol ASI patut dipertimbangkan. Untuk mendukung kenyamanan, ruang laktasi dapat dilengkapi dengan Air Conditioner, dan kursi tempat ibu duduk memerah ASI.

Sayangnya, meskipun  telah banyak peraturan perundangan yang mengatur mengenai ruang laktasi, perusahaan masih enggan untuk menyediakan pojok laktasi. Para buruh perempuan pada akhirnya harus memerah ASI nya di toilet yang nyata-nyata kurang bersih.

C. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi buruh perempuan seringkali diabaikan oleh perusahaan dan serikat buruh yang rata-rata minim keterwakilan perempuan. Kasus-kasus gangguan kesehatan yang dialami buruh perempuan tidak dapat terdokumentasi dengan baik dan minim advokasi, apalagi ditangani oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Kasus-kasus kesehatan dan keselamatan kerja yang sering dialami oleh buruh perempuan adalah sebagai berikut;

(Berdasarkan hasil Body Mapping yang dilakukan oleh peserta perempuan selama sesi pelatihan Basic Training Juli 2012-Juli 2013)

Anggota Tubuh Penyakit Penyebab
Kepala dan Hidung Sakit Kepala, Vertigo, Stress, sesak napas Menghirup bahan kimia, beban kerja yang tinggi berdasarkan target, menghirup debu 
Mata Iritasi, mata merah Radiasi komputer, paparan bahan kimia,
Telinga Kehilangan pendengaran perlahan-lahan (pendengaran berkurang) suara bising di tempat kerja, alat pelindung diri (APD) tidak memadai , ruangan kerja yang sempit
Rahim sakit saat menstruasi Stress, tidak mudah mendapatkan cuti haid, bekerja dalam posisi berdiri selama 7-8 Jam
Ginjal Gangguan kemih Kurang minum karena letak air minum terlalu jauh dari tempat kerja, air kurang bersih
Tangan dan Kaki serta rambut Jari terpotong/tergores, kaki terjepit, rambut masuk ke dalam mesin penggunaan mesin yang tidak aman
Kulit Gatal-gatal dan suhu panas terpapar bahan kimia, suhu ruangan yang panas

Dalam sebuah kasus yang terjadi akhir tahun 2012, di sebuah pabrik plastik di daerah Serang, Banten terjadi kasus kematian bayi dari buruh perempuan yang bekerja di perusahaan tersebut. Diduga, ia kelelahan bekerja karena harus berdiri secara terus menerus sepanjang jam kerja. Kasus-kasus seperti ini tidak teradvokasi dengan baik dan luput dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Kasus lainnya, sebuah pabrik kosmetika untuk bayi di bilangan Tangerang, Banten, dalam kontrak kerjanya menyebutkan bahwa selama kontrak berlangsung, buruh dilarang menikah ataupun hamil. Meskipun pada akhirnya berkat perjuangan serikat pekerja tidak ada lagi buruh kontrak di perusahaan tersebut, akan tetapi perjanjian diskriminatif tersebut tidak pernah dibatalkan oleh pengusaha.

D. Diskriminasi terkait Jaminan Kesehatan dan Tunjangan Keluarga

Diskriminasi terhadap buruh perempuan juga meliputi jaminan kesehatan dan tunjangan keluarga. Pada banyak kasus, buruh perempuan dianggap lajang (walaupun sudah menikah dan memiliki anak-anak), sehingga jaminan kesehatan dan tunjangan keluarga hanya untuk dirinya sendiri dan tidak berlaku untuk suami dan anak-anaknya. Kondisi ini berbeda pada buruh laki-laki yang mendapatkan jaminan kesehatan dan tunjangan keluarga untuk istri dan anak-anaknya. Adalah Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor SE-04/MEN/1988 Tentang Pelaksanaan Larangan Diskriminasi Pekerja Wanita menyebutkan sebagai berikut; disebutkan dalam Point 2,

2.   Apabila dalam KKB atau peraturan perusahaan diatur mengenai pemeliharaan kesehatan pekerja dan keluarganya agar hak pekerja wanita disamakan dengan hak pekerja laki-laki kecuali apabila suami pekerja wanita telah memperoleh pemeliharaan kesehatan untuk dirinya maupun keluarganya baik dari perusahaan yang sama maupun dari perusahaan/instansi yang berbeda:

Misal: Perusahaan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk pekerja beserta keluarganya (seorang istri/suami + orang anaknya). Untuk pekerja wanita dianggap berstatus tidak menikah sehingga jaminan kesehatan hanya berlaku untuk dirinya saja, kecuali dapat dibuktikan dengan surat keterangan resmi bahwa di tempat suami bekerja tidak mendapatkan jaminan kesehatan untuk dirinya dan keluarganya dan pekerja wanita tersebut berstatus janda dan anak-anaknya menjadi tanggungannya.

Surat Edaran menyebutkan bahwa pengurus serikat buruh masih bisa berupaya agar para buruh perempuan mendapatkan hak jaminan kesehatan yang sama, apabila diupayakan surat keterangan resmi yang misalnya menyatakan suami tidak mendapatkan jaminan kesehatan (untuk istri dan anak-anak) dan apabila buruh perempuan tersebut adalah orang tua tunggal dengan anak-anak. Surat Edaran ini masih kental “diskriminasi ” nya, masih dalam pandangan bahwa perempuan dikatakan “bukan pencari nafkah utama” sehingga upah dan perlindungan nya juga bukan yang utama.

(Tulisan ini berdasarkan kontribusi dari Ibu Ngatiyem, Ibu Lilis Mahmudah dan disarikan oleh Indah Saptorini )

Menyibak Praktek “Surrogacy” di India

Hidup Buruh TV

timthumb.phptimthumb-2.phptimthumb-4.phptimthumb-5.phpSebelum membaca tulisan ini, mohon tidak berpikir ini tulisan ilmiah ala-ala fakultas kedokteran yah.

Baru-baru ini marak pemberitaan di media massa terkait penangkapan sejumlah orang terkait jaringan penjualan bayi. Dalam hingar bingar berita tersebut terselip berita tentang seorang ibu yang diduga sudah mempersiapkan bayinya untuk di jual sejak dalam kandungan. Mendengar pemberitaan tersebut, ingatan langsung tertuju pada sebuah paper yang saya temukan di sebuah meja di restoran hotel di Mumbay, India. Judul paper nya agak mengundang rasa ingin tahu, “Regulation of Surrogacy in Indian Context”  (Praktek Surrogacy di India) Apa itu Surrogacy? Surrogacy (bagaimana membahasakan Indonesia nya ya? Surogasi mungkin?) Surrogacy sederhananya diartikan adanya seorang perempuan yang setuju untuk hamil untuk menggantikan pasangan tertentu atau seseorang dikarenakan mereka tidak bisa hamil. Dalam istilah kedokterannya saya kurang paham. Pastinya dalam dunia kedokteran pastilah, Surrogacy ini tidak dapat di komersialkan.

Di India dan mungkin juga Indonesia, praktek Surrogacy ini menjadi komersial. Mereka menyebutnya…

View original post 339 more words

Aksi Bersama Komite Perempuan Indonesia IndustriALL Council Dalam Peringatan Hari Kerja Layak sedunia (International World Day for Decent Work)

 

 

 

 

 

2013-10-07 22.59.292013-10-07 18.11.202013-10-07 22.52.10Hari Kerja Layak sedunia atau International World Day for Decent Work diperingati setiap tahunnya pada tanggal 7 Oktober. Jutaan serikat buruh di dunia menggunakan momen ini untuk menggalang kampanye demi pemenuhan hak-hak serikat buruh serta menolak sistem kerja kontrak dan outsourcing serta bentuk-bentuk kerja lainnya. Untuk itu Komite Perempuan  IndustriALL Indonesia Council menggalang aksi bersama dengan memfokuskan diri pada hak-hak buruh perempuan, khususnya pada buruh perempuan yang bekerja dalam sistem kerja kontrak dan outsourcing. Massa aksi yang diikuti oleh sekitar 60 orang buruh perempuan ini dengan berjalan kaki menuju kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perwakilan massa aksi kemudian diterima oleh Dirjen Pengawasan perburuhan. Untuk rangkuman sila baca  Press Release Komite Perempuan 7 Oktober

Maju terus perempuan Indonesia,

Pemberian Susu dan Isu Keselamatan Kesehatan Kerja

susu-sapiMesin pencari Google siang ini dengan sigap mencari kata kunci yang saya tulis “Susu dan keselamatan kerja”, Uppss, ternyata tidak mudah, tidak ada satu pun artikel yang membahas tentang ini. Padahal isu susu ini sangat penting, setidaknya banyak dari kita yang masih menerima susu setiap bulannya dari perusahaan. Kita memahaminya sebagai kompensasi perusahaan untuk menambah asupan gizi dan manfaat susu dan lebih jauh lagi untuk mencegah efek paparan  bahan-bahan kimia berbahaya yang kita dapati di tempat kerja. Saya masih ingat, sewaktu kecil, ayah saya setiap bulan membawa pulang 3 sampai 4 kaleng susu kental manis. Ayah saya bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik kertas di pinggiran Jakarta. Dalam sebuah diskusi Body Mapping di salah satu sesi paparan hasil diskusi, salah seorang peserta mengeluhkan karena perusahaan tidak lagi memberi suplemen susu setiap bulan, dan oleh karenanya dia mengkhawatirkan kondisi kesehatannya sebagai operator produksi di sebuah pabrik deterjen. Masih segar dalam ingatan saya, sebuah perusahaan multinasional di Banten yang membagikan susu pada buruhnya, karena 100 % para buruh setiap hari terpapar solvents.

Pemberian susu oleh perusahaan ini sepertinya sudah menjadi aturan main tidak tertulis yang dipahami dan dimaklumi sebagai cara yang paling ampuh untuk mencegah bahaya bahan kimia dalam jangka panjang. Padahal tidak sepenuhnya benar menurut saya.

Nah tulisan ini saya temukan sewaktu bersama-sama dengan mbah Google. Penulisnya dalam akun Michele-brown.blogspot.com berpendapat sebagai berikut;

Susu dianggap oleh masyarakat sebagai agen penetral. Ketika ada korban keracunan insektisida (racun serangga), tindakan pertolongan pertama adalah pemberian susu atau kadang air kelapa. Mitos lainnya adalah jangan minum obat bersama susu karena dapat menetralkan obat tersebut. Anggapan di atas tidak hanya dipercayai masyarakat berpendidikan rendah tetapi termasuk golongan berpendidikan tinggi. Tidak jarang anggapan ini ikut disebarluaskan oleh tenaga kesehatan, termasuk dokter ketika memberikan penjelasan aturan minum obat kepada pasien.

Pada kasus keracunan, tujuan utama penanganan adalah segera membuang racun yang belum terserap, mencegah penyerapan lebih lanjut, menetralisir racun yang sudah terlanjur ada di dalam tubuh, membuang racun yang sudah terlanjur beredar di dalam tubuh. Susu hanya bermanfaat pada kasus keracunan logam berat, seperti air raksa (Merkuri), timbal, besi, perak. Susu merupakan protein yang memiliki sifat dapat mengalami denaturasi (berubah bentuk) jika bereaksi dengan logam berat. Logam berat ini akan membentuk ikatan dengan protein yang terdenaturasi sehingga mencegah penyerapan lebih lanjut logam berat ke dalam tubuh.

Susu juga bermanfaat diberikan pada kasus keracunan cairan korosif yang tertelan. Susu dapat mengencerkan cairan korosif di lambung sehingga mengurangi kadar keasaman dan mengurangi kerusakan lebih lanjut diakibatkan cairan korosif. Namun, dalam pemberiannya harus hati-hati. Pemberian air atau susu terlalu banyak dapat memicu korban untuk muntah sehingga menyebarkan cairan korosif ke bagian lain di dalam saluran makan dan menimbulkan kerusakan lebih luas. Susu atau air harus diberikan hanya sebanyak 1 gelas kecil (200-250 cc) untuk dewasa, setengah gelas untuk anak-anak.

Pemakaian karbon (activated charcoal) atau lebih dikenal sebagai Norit, pada kasus keracunan lebih bijaksana dibanding susu. Karbon memiliki sifat sebagai penyerap / adsorbent dengan cara mengikat racun. Namun tidak semua racun dapat diserap oleh karbon. Material korosif, alkohol, kalium, besi, lithium adalah contohnya. Pada kasus overdosis obat-obatan, karbon sangat bermanfaat sebagai pertolongan pertama untuk mencegah penyerapan racun. Pemberian karbon harus hati-hati. Korban harus dipastikan sadar penuh dan mampu menjaga jalan nafas.

Pada kasus keracunan, secara umum dianjurkan untuk tidak memberikan apapun lewat mulut kepada korban, kecuali diinstruksikan oleh dokter. Pada korban yang tidak sepenuhnya sadar, pemberian minuman akan sangat berbahaya. Kasus keracunan acapkali disertai muntah, kadang dipicu juga oleh pemberian minuman. Ketika korban tidak mampu menjaga jalan nafasnya dengan baik, muntahan ini dapat masuk ke saluran pernafasan dan menyebabkan sumbatan di saluran nafas maupun di paru-paru. Membawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat dengan membawa contoh barang yang dicurigai sebagai racun akan sangat menolong nyawa korban tanpa membahayakan korban lebih lanjut dengan pemberian minuman seperti susu.

Tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian susu untuk korban keracunan. Lebih banyak resiko dibanding manfaat yang belum jelas ada buktinya

sumber : Michele-brown.blogspot.com

OK, sepertinya kita sudah tahu mengapa susu menjadi penting, tetapi  pernahkah serikat buruh berpikir alih-alih menuntut susu setiap bulan ada baiknya kita juga memperhatikan advokasi isu keselamatan dan kesehatan kerja lebih dalam lagi? Mengapa kita tidak memulainya dengan mencari tahu bahan kimia berbahaya apa yang ada dalam tempat kerja kita? sebagai bagian dari asas keterbukaan informasi, serikat buruh juga dapat meminta informasi bahan-bahan kimia berbahaya apa saja yang ada di tempat kerja itu, setelah itu kita melakukan advokasi berkesinambungan agar perusahaan mengganti bahan kimia berbahaya dengan bahan yang lebih aman. Susu mungkin bermanfaat dalam jangka pendek, tapi bagaimana jika penyakit akibat kerja muncul setelah puluhan tahun kita bekerja?

Ini memang bukan pekerjaan yang mudah tetapi juga tidak sulit dilakukan, Kawan.

Girl Power: Ayo Maju Buruh Perempuan Indonesia!

Basic Training, Jakarta 20-22 September

 

Pada 20-22 September lalu diselenggarakan pelatihan Basic Training khusus peserta perempuan. Pelatihan ini diikuti oleh 30 orang aktivis buruh perempuan yang berasal dari 11 federasi yang merupakan afiliasi dari serikat buruh IndustriALL. Perjanjian Kerja Bersama, Mengapa Berserikat, Body Mapping, serta bagaimana memahami laporan keuangan perusahaan adalah tema-tema yang disampaikan dalam Basic Training kali ini. Maju terus perempuan Indonesia 🙂

One Team…One Dream…One Spirit…

2013-09-08 20_Fotor

We are One… One Team,One Dream, One Spirit, begitu Brother Tony Supratman dari ICI Paint. Ya, pada tanggal 7 dan 8 September lalu para kawan-kawan serikat buruh yang tergabung dalam perusahaan Akzo Nobel berkumpul bersama. Mereka mendiskusikan isu perburuhan di 3 perusahaan dan saling bertukar informasi. Akzo Nobel adalah sebuah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Belanda. Selamat ya kawan-kawan Akzo Nobel…Maju Terus…

Seoul Administrative Court Upholds Denial of Workers Comp For Samsung Occupational Disease Victim

Stop Samsung - No More Deaths!

The Seoul administrative court on Aug. 23 dismissed a request by a 40-year-old former Samsung Electronics Co., Ltd employee to reverse the denial of workers compensation by Korea Workers Compensation and Welfare Service (KCOMWEL).

In 1994 Yi Yoon-seong began work at the Kihung plant of Samsung Electronics Co., Ltd. and in 2005, increasingly overtaken by muscle cramps and weakness, he resigned.  In March 2009, Yi was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis, commonly known as “Lou Gehrig’s Disease.”

Don’t Know Much About Chemical Risks

During 15 years of employment as periodic maintenance worker at Samsung, Yi daily used tens of different chemicals to clean and maintain muffle furnaces—a key stage in the process of chemical vapor deposition.

In late 2010, helped by SHARPS, a sick Yi listed the following chemicals in slurring words: 1) octafluoropropane; 2) ethylene Glycol; 3) helium; 4) nitrogen oxide; 5) nitrogen trifluoride; 6) ozone; 7) silicon…

View original post 223 more words

Ada apa dengan PKB Kita?

Ada apa dengan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Kita?

Perjanjian Kerja Bersama adalah agenda utama dari serikat buruh untuk secara bersama-sama memperjuangkan hak dan kepentingan anggota di tempat kerja. Perjanjian Kerja Bersama bukanlah sekadar pertukaran hak dan kewajiban antara buruh dengan pengusaha. Lalu Apakah PKB kita sudah benar-benar memperjuangkan hak dan kepentingan anggota serikat buruh? Mari  kita periksa PKB masing-masing ya!

 Mari  bandingkan PKB kita  dengan PKB milik kawan dari pabrik sebelah, kurang lebih sama bukan susunannya??, mungkin hanya  besaran tunjangan dan upah yang berbeda. Kelihatannya tidak ada yang salah ya, tapi pernahkah kita sadari bahwa PKB kita dibuat seragam adanya. Misalnya pasal-pasal hak dan kewajiban pengusaha, Pasal Sanksi dan Disiplin Kerja, Pasal-pasal perselisihan. Pernahkah kita telaah lagi arti dan maksud dari pasal-pasal PKB kita, Apakah pasal tersebut melemahkan atau melindungi hak dan kepentingan anggota serikat buruh? Undang-undang No 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan adalah undang-undang yang menjadi cikal bakal utama mengenai konsep PKB sebagai bagian untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggota serikat buruh. [ini link nya ya  sila di pelajari UU_NO_21_1954-1 ]   Dalam perjalanan waktu, di tahun 1985, Kementerian Perburuhan dibawah kepemimpinan Sudomo mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 01/MEN/1985 tentang tata cara pembuatan PKB [Baca link nya ya Permen_No_1_Th_1985]  Nah, peraturan ini lah yang kemudian menjadi acuan bagi serikat buruh dalam menyusun pasal-pasal dalam PKB.  Selama hampir 28 tahun, serikat buruh di Indonesia terpaku dengan acuan ini, termasuk pemahaman saya selama ini.

Ini dia beberapa bunyi pasal yang sering kita temui dalam PKB kita tanpa kita menyadari bahwa barangkali pasal ini malah melemahkan anggota kita;

Tujuan PKB adalah mengatur, menjelaskan dan melengkapi syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan agar terdapat kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing untuk menciptakan ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja serta meningkatkan produktivitas.

atau kalimat ini

Serikat Pekerja mengakui bahwa perusahaan mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur dan menjalankan perusahaan, termasuk dalam melaksanakan Tata Tertib maupun Tindakan Disiplin dan pemberian sanksi Surat Peringatan maupun Pemutusan Hubungan Kerja (bagi pekerja yang melakukan pelanggaran dan atau kesalahan) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan serta Perjanjian Kerja Bersama, dan Serikat Pekerja akan sepenuhnya memberikan bantuan dalam membina, mengatur, serta menertibkan setiap anggotanya, terutama dalam hal ketenagakerjan dan tidak akan mencampuri urusna perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan hubungan ketenagakerjaan. [Dahsyattttt….:)

atau yang ini;

Upah wajib dirahasiakan oleh pekerja dan tidak diperkenankan untuk dibicarakan baik di antara sesama pekerja maupun diantara para anggota staf perusahaan yang tidak diberi hak untuk itu, kecuali atasan langsung dan pengurus serikat pekerja jika bermasalah…

Pelanggaran dari kewajiban menyimpan rahasia ini dapat menjadi alasan bagi perusahaan memberi peringatan pertama dan terakhir dan apabila perbuatan tersebut terulang lagi, maka perusahaan akan mengenakan skorsing dan pemutusan hubungan kerja.

Coba buka di bagian displin dan tata tertib kerja, begitu mudahnya kita “menghukum kawan-kawan kita sendiri” bukan?

Ini adalah sungguh pekerjaan rumah yang sangat besar bagi serikat buruh, bagaimana memaknai kembali Perjanjian Kerja Bersama, bukan sekadar kenaikan angka-angka tunjangan akan tetapi inti dan makna dasar Perjanjian Kerja Bersama.

PKB dan Slogan Perusahaan

Perusahaan sejatinya mempunyai standar-standar nilai (value) dan visi misi perusahaan yang seringkali dinyatakan “Perusahaan terbuka, transparan dan menjunjung tinggi keterbukaan informasi” tetapi pernyataan nilai itu hanyalah bunga-bunga semata jika PKB di perusahaan masih menyatakan adanya kerahasiaan upah, bahkan meminta laporan keuangan perusahaan pun masih dijawab “ini adalah rahasia perusahaan”….Sungguh Ironis…

Keselamatan Kerja di Bangladesh

Perhatian internasional tentang keselamatan kerja mengarah pada Bangladesh.  Sejak peristiwa runtuhnya Rana Plaza, sebuah komplek pabtik Garmen. Runtuhnya Rana Plaza menewaskan sedikitnya 1132 orang. Sungguh kondisi yang sangat memprihatinkan. Berikut ini foto-foto kondisi K3 di Bangladesh.

Untuk lebih lengkap sila buka link beritanya.

Sumber Foto dan Laporan: http://www.thejakartaglobe.com/multimedia/eyewitness/a-high-price/