Menakar Keberpihakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Persfektif Serikat Buruh

February 10, 2019 By in Uncategorized Leave a comment

Menakar Keberpihakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Persfektif Serikat Buruh

Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)  yang diinisasi oleh Komnas Perempuan dan beberapa organisasi lainnya memberikan peluang adanya perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap serikat buruh/serikat pekerja dalam memperjuangkan perlindungan atas kekerasan seksual di tempat kerja.

Isu kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja sejatinya menjadi isu “klasik” perjuangan serikat buruh, sebuah “relasi-kuasa” yang dimulai sejak terjadinya hubungan kerja antara Pengusaha dan Pekerja. Di ruang-ruang tempat kerja dan pabrik, kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual telah terjadi tanpa penanganan yang berarti bagi korban dan sanksi berat terhadap pelaku kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja.

Indonesia sendiri telah berkomitmen penuh untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui ratifikasi Konvensi CEDAW pada tahun 1984, disusul dengan ratifikasi Konvensi ILO No 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan pada tahun 1999. Kementerian Tenaga Kerja RI pada tahun 2006 dan 2011 juga  telah berupaya menerbitkan surat edaran tentang Panduan Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama dalam Pekerjaan di Indonesia tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.

Namun sepertinya ini masih belum cukup, mengapa? Dalam ruang oto-kritik saya kepada serikat pekerja/serikat buruh, menurut saya ada beberapa hal yang menjadikan isu kekerasan dan pelecehan seksual tidak tertangani dengan baik di tempat kerja:

Masalah kekerasan pelecehan seksual di tempat kerja selalu berakhir di ruang hampa pemaafan dan atau pemecatan pelaku atau korban, ia seakan menjadi ruang gelap yang tidak perlu di bawa ke permukaan. Isu ini masih menjadi isu terbelakang dan bahkan terlihat tidak menarik dalam ruang-ruang perdebatan perundingan PKB di tempat kerja. Akhir tahun 2018 lalu misalnya, Komite Perempuan IndustriALL Indonesia council mengadakan survey terhadap 186 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dari 10 Federasi Afiliasi IndustriALL di Indonesia, sebanyak 77 persen PKB tidak pernah memuat pasal terkait pelecehan dan kekerasan seksual dan hanya ada 31% perusahaan yang mempunyai kebijakan perlindungan pelecehan seksual di tempat kerja, berupa pasal sanksi/hukuman  (yang tidak berat) bagi pelaku kekerasan dan pelecehan seksual.

Apabila kita lihat dalam Pasal 9 RUU PKS disebutkan bahwa pencegahan kekerasan seksual juga meliputi penetapan kebijakan anti kekerasan seksual di korporasi, serikat pekerja, asosiasi penyalur tenaga kerja dan atau pihak lain nya, dan apabila kita merunut pada pasal 113,114, dan 117  terkait pidana pelecehan seksual, kita dapat melihat ancaman pidana maksimum untuk atasan, pemberi kerja dan majikan yang menjadi pelaku dari kekerasan seksual di maksud.  Meskipun memberikan pemidanaan maksimum bagi pelaku kekerasan pelecehan seksual, RUU PKS ini yang nantinya berubah menjadi UU PKS diharapkan dapat memberikan perlindungan yang konkret bagi perempuan di tempat kerja.

Walaupun demikian, pekerjaan rumah serikat buruh ke depan terkait pencegahan dan perlindungan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja akan tetap jalan di tempat dan mengalami kebuntuan apabila Serikat buruh itu sendiri tidak mengangkat isu ini menjadi salah satu isu utama yang layak diperjuangkan di dalam Perjanjian Kerja Bersama.

 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Tambang

December 7, 2017 By in Uncategorized 1 Comment

Indonesia mempunyai peran yang penting dalam industri global pertambangan dengan produksi utama batubara, emas, timah. Indonesia juga merupakan produsen Lignit (Batubara Muda) terbesar kedua di dunia dan ketujuh untuk produsen batubara keras. Dan juga eksportir terbesar di dunia untuk Batubara Thermal. Nilai industri pertambangan Indonesia diperkirakan akan mencapai 147 Milyar USD secara riil pada tahun 2015. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tetap menjadi tempat teratas untuk proyek-proyek pertambangan baru, diikuti oleh Filipina dan Vietnam. Selain itu, Indonesia merupakan pasar ekspor yang sangat penting bagi pertambangan Australia dan Teknologi Pengolahan Mineral. (sumber: http://www.miningandengineeringindo.com)

Kampanye Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Tambang yang dilakukan oleh federasi tambang afiliasi dari IndustriALL di Indonesia

Tingginya popularitas Indonesia sebagai target investasi di bidang pertambangan tidak diikuti oleh kondisi kesehatan dan keselamatan para pekerja tambang di Indonesia. Setiap tahunnya, ratusan pekerja tambang harus meregang nyawa akibat kecelakaan kerja. Data Kementerian ESDM pada November 2014 menyebutkan bahwa sebanyak 997 pekerja menjadi korban dalam kecelakaan tambang dan 146 diantaranya meninggal dunia, 471 pekerja menderita kecelakaan berat dan sisanya mengalami kecelakaan ringan. Data ini belum termasuk kasus-kasus kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan kepada Inspektur Tambang, layaknya fenomena gunung es, jumlah pekerja yang menjadi korban lebih banyak dari data yang ada. Jenis kecelakaan yang paling sering di temui adalah terjepit/tertimbun, terbentur, terjatuh, kejatuhan benda dan terpukul (Sumber: Data Nasional Kementerian ESDM 2010-2014).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memperkirakan setiap hari enam orang buruh meninggal dunia di tempat kerja. Secara rata-rata, setiap tahunnya terjadi 98,000 -100,000 kasus kecelakaan kerja dan 2400 kasus diantaranya berakibat kematian. Pada tahun 2015, angka kecelakaan kerja mencapai 105,182 kasus dan sebanyak 2,375 kasus mengakibatkan hilangnya nyawa pekerja. Angka ini dipastikan lebih banyak lagi jumlahnya karena kasus-kasus kecelakaan kerja tersebut tidak dilaporkan dan tidak semua pekerja Indonesia tercatat sebagai anggota BPJS.

 Inspektur Tambang VS Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3)

 Pasal 10 Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja antara lain menyebutkan tentang pembentukan Panitia Pembina Keselamatan Kerja yang memberikan ruang partisipasi yang efektif dari pengusaha dan serikat pekerja dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Kini hampir 40 tahun sejak diundangkan, keberadaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja masih belum maksimal dilaksanakan sepenuhnya di tempat kerja. Pada tahun 2012, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). PP ini merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 87 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. SMK3 disebutkan merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Dalam hal ini tujuan dari SMK3 antara lain adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur pengusaha, pekerja dan serikat pekerja.

Dibagian lainnya, wilayah yurisdiksi sektor pertambangan juga menjadi domain utama dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Minerba antara lain menyebutkan bahwa lingkup pengawasan pertambangan dilakukan oleh Inspektur Tambang. Saat ini diseluruh Indonesia baru terdapat total 166 orang inspektur tambang yang harus mengawasi hampir 6500 perusahaan tambang  di seluruh Indonesia. Kedua institusi tersebut sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di tambang. Namun, dalam praktek di lapangan terjadi tumpang tindih berbagai kepentingan. Pengusaha tambang yang masuk dalam pertambangan skala nasional, akan dengan mudah menyiapkan tim Kesehatan Keselamatan Kerja sendiri tanpa melibatkan serikat pekerja dalam menggunakan hak partisipasi dan hak konsultasi di tempat kerja.

Konvensi ILO No 176 tentang Kesehatan dan Keselamatan tambang telah ada sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Konvensi ini dapat memberikan perubahan terutama dalam budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Konvensi ini memberikan acuan bagi pemerintah yang meratifikasi konvensi ini untuk dapat menciptakan lingkungan kerja tambang yang aman. Konvensi ini memastikan pemerintah bertanggung jawab untuk terlaksananya sistem keselamatan di tambang serta komitmen penuh dari pengusaha tambang. Aspek terpenting dari Konvensi ini adalah Hak Pekerja untuk berpartisipasi dalam keselamatan di tempat kerja melalui lembaga semacam P2K3. Selain itu Konvensi ini juga menekankan akan hak pekerja untuk menolak pekerjaan yang tidak aman.

Pertambangan adalah pekerjaan yang berbahaya, ini bukanlah sekadar ratifikasi akan tetapi bagaimana pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari Konvensi ini.

 Para pekerja mempunyai kebutuhan akan dan hak atas informasi, hak atas partisipasi, pelatihan dan konsultasi yang sungguh-sungguh dan partisipasi dalam penyiapan dan pelaksanaan langkah-langkah keselamatan dan kesehatan tentang bahaya dan resiko yang mereka hadapi dalam industri pertambangan. Untuk mencegah jatuhnya lebih banyak lagi korban tewas, luka/cedera atau sakit dikalangan pekerja atau anggota masyarakat, atau kerusakan terhadap lingkungan yang timbul dari operasi pertambangan, maka diperlukan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang menyeluruh. Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan meratifikasi Konvensi ILO No 176 tentang Kesehatan dan Keselamatan di Tambang.

Poin-poin penting terkait Konvensi ILO No 176

  • Right to Know (Hak untuk Tahu) dan Keterbukaan Informasi dalam Bahaya Fisik, Kimia atau Biologi kepada para pekerja.
  • Pemeriksaan kesehatan secara teratur terhadap pekerja yang rawan terkena bahaya kesehatan kerja di pertambangan.
  • Pengusaha dan Pekerja secara bersama-sama memilih perwakilan keselamatan dan kesehatan dan berpartisipasi penuh dalam pengawasan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pengusaha dan oleh pihak berwenang pengambil keputusan di tempat kerja.
  • Hak atas Konsultasi dan Hak atas Partisipasi bagi serikat pekerja mengenai persoalan-persoalan dan langkah-langkah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.
  • Program Pendidikan dan Pelatihan yang memadai dan instruksi yang dapat dimengerti.

Perjanjian Kerja Bersama: Antara Hak & Kepentingan

December 6, 2017 By in Uncategorized 1 Comment

 

Perjanjian Kerja Bersama (selanjutnya di sebut PKB) adalah salah satu hal yang paling mendasar di tempat kerja, ia hadir sebagai landasan utama bagi serikat pekerja untuk memperjuangkan hak dan kepentingan anggota serta keluarganya. Namun PKB saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang seakan tidak pernah selesai  , ia semestinya terus bertumbuh selayaknya kekuatan serikat pekerja di tempat kerja.

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja RI pada Juli 2017, jumlah total PKB di Indonesia tanya berkisar di angka 13,577 PKB. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang mencapai 51,895 PP. Apabila dibandingkan dengan jumlah total perusahaan yang tercatat di Kemenaker yaitu sekitar 213,743 perusahaan, jumlah perusahaan yang mempunyai PKB hanya dikisaran angka 6%.  Apabila kita bandingkan data dari afiliasi IndustriALL di Indonesia, dari 3506 unit kerja anggota 11 federasi afiliasi IndustriALL (FSP KEP, FSPMI, FARKES, KEP SPSI, GARTEKS, KIKES, FPE, LOMENIK, SPN, ISI, dan FSP2KI) hanya sekitar 1290 PUK yang memiliki PKB di tempat kerja. Jumlah yang masih jauh dari ideal.

Lalu apa masalah terbesar dari PKB di Indonesia?

Pada awal tahun 2014, kami mengumpulkan lebih dari 100 PKB yang ada yang berasal dari afiliasi IndustriALL di Indonesia, dan kami menemukan bahwa banyak dari PKB tersebut masih lemah terutama dalam pasal-pasal terkait hak-hak pekerja dan serikat pekerja. Hak-hak pekerja antara lain hak berserikat, hak Mogok (collective action), fasilitas bagi serikat, papan informasi, hak atas informasi, hak atas partisipasi, hak atas kesehatan dan keselamatan kerja serta hak-hak lainnya. Sayangnya, serikat pekerja lebih tertarik untuk mengurusi dan memperjuangkan hal-hal yang sifatnya kepentingan antara lain Upah dan outsourcing.

Samsung Puts Four Young Workers At Risk of Blindness

February 9, 2016 By in Uncategorized Leave a comment

Stop Samsung - No More Deaths!

methanol-ghs-label-small-ghs-013-c.png Four workers of Samsung’s supplier are now at risk of vision loss due to exposure to high-density methanol.

An ongoing attempt by Samsung Electronics Co., Ltd. to outsource risk to an army of smaller contractors has proven dangerous as four workers are now at risk of losing vision due to exposure to gasified methanol while on the job.

The four workers, all temporary employees in their twenties at a Samsung supplier, suffered irreversible vision impairment after using high-density gasified methanol as coolant while edging aluminum clad circuits for smartphones, according to Solidarity For Workers’ Health, a Seoul-based advocacy group.  The employer did not provide even basic protective gear such as gloves.

Due to legal considerations, the advocate did not disclose the name of the employer, which is a subcontractor of one of Samsung’s army of outsourcers.  Nor did the Ministry of Employment and Labor, which on Feb. 5 said it…

View original post 844 more words

Samsung Attempts to Pay Its Way Out Of the Fatal Occupational Disease Cluster By Splitting Victims

September 22, 2015 By in Uncategorized Leave a comment

Stop Samsung - No More Deaths!

SHARPS's eight-year advocacy campaign has entered into a new stage as Samsung attempts to compensate occupational disease victims on its own divisive terms. Source: The Huffington Post Korea SHARPS’s eight-year advocacy campaign has entered into a new stage as Samsung attempts to compensate occupational disease victims on its own divisive terms. Source: The Huffington Post Korea

Samsung Electronics has launched a website for individual occupational-disease victims seeking compensation from the company, hammering a nail in the coffin of prospects for sufficient payouts for the company’s victims, and for publicly verifiable safety measures to keep future tragedies from happening

Dilution                       

“Compensation will be made based on principles and criteria little changed from the recommendations made by the Mediation Committee July 23,” Samsung said Sept 18 in a press release announcing the website’s launch.  However, nothing can be further from the truth.  Here are the details of Samsung’s scheme:

  • Samsung is accepting petitions for compensation only by year-end, preempting future victims who would be diagnosed with an occupational disease after a lengthy latency period;
  • Samsung employees who departed from…

View original post 277 more words

Pelanggaran Hak Fundamental Buruh dibalik Sertifikasi Obyek Vital Nasional

August 28, 2015 By in Uncategorized Tags: , , Leave a comment

Pada tanggal 21 Agustus 2014 tahun lalu, Kementerian Perindustrian mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian RI No 466/M-InD/Kep/8/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Objek Vital Nasional Sektor Industri. Keputusan Menteri ini merupakan revisi dari Keputusan Menteri sebelumnya dengan menambahkan jumlah perusahaan yang dan kawasan industri yang termasuk dalam kategori obyek vital nasional. Saat ini terdapat 49 perusahaan industri dan 14 kawasan industri. Selain penetapan obyek vital nasional sektor industri, saat ini tercatat pula 252 obyek vital nasional di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1610 K/02/MEM/2004) yang terdiri dari 33 perusahaan dikelola oleh BP Migas, 186 dikelola oleh Pertamina, 2 di kelola oleh Perusahaan Gas Negara, 25 dikelola oleh PLN dan 6 dikelola oleh Ditjen Minerba.

Dalam siaran pers Kementerian Perindustrian 3 disebutkan bahwa sertifikat obyek vital nasional merupakan bukti telah terjalinnya kerjasama strategis antara kementerian perindustrian, POLRI dan perusahaan industri atau kawasan industri berbasis OVNI demi iklim usaha yang kondusif. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, disebutkan dalam Pasal 1 antara lain, Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan atau usaha yang menyangkut hidup orang banyak atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Ciri-ciri perusahaaan/kawasan tersebut antara lain;

  1. Menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari
  2. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan
  3. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional
  4. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyalahgunaan pemerintahan negara

Apabila terjadi gangguan dan ancaman terhadap obyek vital nasional, pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Republik Indonesia.

Sebelas tahun berlalu sejak Keputusan Presiden No 63 Tahun 2004 tersebut, berbagai penyimpangan terjadi, anggota polisi yang bertugas dalam penanganan obyek vital nasional tidak menunjukkan jati diri sebagai aparat keamanan yang netral. Masyarakat justru menjadi korban, baik penembakan maupun tindak kekerasan lainnya. Polri justru muncul sebagai perisai bagi pemodal maupun kepentingan lainnya yang mengatasnamakan hajat hidup orang banyak, namun sejatinya merugikan orang banyak.[2] Dalam catatan Kontras disebutkan bahwa Polri seringkali melakukan tindakan represi dalam penanganan obyek vital nasional dan mengabaikan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 9 Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum disebutkan bahwa pengamanan obyek vital nasional meliputi radius 500 m dari pagar luar.

  1. Perusahaan dan Kawasan Industri dalam Penetapan Obyek Vital Nasional

Menurut Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), kawasan industri di seluruh Indonesia hingga tahun 2014 mencapai 81,062 Ha dengan jumlah kawasan industri sebanyak 233 perusahaan. Perusahaan Kawasan Industri yang baru menjadi anggota HKI sebanyak 63 dengan lahan seluas 31,301,05 Ha, adapun total perusahaan penyewa adalah 8727 perusahaan. Kawasan industri anggota HKI di Pulau Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung) terdapat 16 kawasan industri dengan jumlah penyewa sebanyak 637 perusahaan industri. Kawasan Industri anggota HKI di Provinsi Banten (Cilegon, Serang, dan Tangerang) terdapat 6 kawasan industri dengan jumlah penyewa sebanyak 1090 perusahaan industri.

Kawasan Industri anggota HKI di DKI Jakarta (Cilandak, Pulogadung, Cilincing) terdapat 3 kawasan industri dengan jumlah penyewa sebanyak 518 perusahaan industri. Di Jawa Barat, kawasan industri anggota HKI berada di wilayah Bekasi, Bogor, Karawang, Purwakarta dan Sumedang terdapat 22 kawasan industri dengan jumlah penyewa sebanyak 4,867 perusahaan industri. Di Jawa tengah, 7 perusahaan kawasan industri HKI dengan jumlah penyewa sebanyak 977 perusahaan industri. Sementara itu di Jawa Timur terdapat 4 perusahaan kawasan industri anggota HKI dengan jumlah penyewa sebanyak 551 perusahaan industri. Di Kalimantan Timur hanya terdapat 3 Kawasan Industri yang menjadi anggota HKI yaitu di Bontang, Balikpapan dan Bulungan dengan jumlah penyewa sebanyak 5 perusahaan industri. Di Sulawesi hanya terdapat dua kawasan industri anggota HKI yaitu Makassar dan Palu dengan total jumlah penyewa sebanyak 224 perusahaan industri.

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian RI No 466/M-InD/Kep/8/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Objek Vital Nasional Sektor Industri disebutkan bahwa 49 perusahaan dan 14 kawasan industri masuk dalam daftar obyek vital nasional. Dari 14 Kawasan Industri yang terdaftar sedikitnya 2456 perusahaan menjadi penyewa di tiap-tiap kawasan industri tersebut. Sehingga total keseluruhan jumlah perusahaan yang masuk dalam daftar obyek vital nasional adalah 2505 perusahaan.

  1. Kasus-kasus buruh terkait Obyek Vital Nasional
  • Freeport Indonesia (FSP KEP SPSI)

Data Indonesia Corruption Watch mencatat selama rentang waktu 2001-2010 disebutkan jumlah uang yang dikucurkan Freeport ke Polisi sebagai bayaran atas pengamanan obyek vital nasional mencapai angka 79,1 juta USD. Dana tersebut diserahkan    secara langsung oleh PT Freeport kepada polisi yang bertugas di wilayah perusahaan tersebut. Dana yang diterima polisi sebesar 1,25 juta per bulan atau Rp 40 ribu per hari. Pada 20 Oktober 2014, Kepolisian Resor Mimika Papua melarang pekerja Freeport untuk melakukan aksi mogok kerja atau demonstrasi di area Obyek Vital Nasional (Obvitnas) PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Kepolisian Mimika berdalih bahwa berdasarkan amanat UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, aksi demostrasi di area obyek vital nasional tidak dapat dilakukan.Pada tanggal 14 Agustus 2015, pihak kepolisian melalui Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengirimkan 100 orang anggota Brimob untuk diberangkatkan ke Papua demi untuk melakukan pengamanan obyek vital nasional PT Freeport Indonesia

  • Kasus-kasus demonstrasi penetapan upah pada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
  • Aksi tuntutan kenaikan upah Kota Batam (16-18 November 2014)
  • Kabupaten Bintan pada Bintan Industrial Estate (18 November 2014)
  • Kawasan Industri MM 2100 (21 November 2014)
  • Penyerangan aparat terhadap buruh PT Indofood Cibitung
  • Penyerangan buruh PT Sibelco Lautan Minerals (Kawasan Industri Jababeka)
  • Penyerangan kendaraan buruh PT Daido Metal di Kawasan Industri MM2100
  • Penyerangan buruh PT Marsol di Kawasan Industri EJIP
  • Penganiayaan buruh PT Mortal Utama di Kawasan Industri MM 2100
  • PT Thiess Contractor Indonesia (FSP KEP KSPI)

Perselisihan perburuhan di PT Thiess Contractor Indonesia yang berlokasi di Sangatta, Kalimantan Timur berujung pada intervensi aparat DANDIM Kutai Timur. Pihak aparat dalam hal ini bertindak mewakili pihak manajemen serta berusaha melakukan intimidasi kepada para buruh yang tergabung dalam afiliasi Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (FSP KEP KSPI). Peristiwa bermula sejak tahun 2011 hingga saat ini kasus yang ada masih menyisakan kondisi perburuhan yang tidak stabil di tempat kerja.

  • Serikat buruh di Kawasan Berikat Nusantara, Cilincing (SPN & GARTEKS)

   Ditetapkannya Kawasan Berikat Nusantara dalam daftar perusahaan yang menjadi obyek vital nasional memberi perubahan yang signifikan dalam hal kebebasan berserikat. Para buruh tidak lagi dapat menyampaikan aspirasi di dalam kawasan karena segera di halau oleh kepolisian dan atau tentara yang berjaga di dalam kawasan.

  • Pindo Deli Pulp & Paper (FSP2KI)

Tahun 2013, Serikat Pekerja Pindo Deli Pulp & Paper yang berlokasi di Karawang melakukan aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah yang stagnan dalam sepuluh tahun terakhir. Atas dalih obyek vital nasional, pengusaha segera meminta bantuan kepolisian dan tentara untuk menghalau aksi buruh. Kehadiran aparat dalam konflik perburuhan di Pindo Deli mengakibatkan situasi hubungan perburuhan menjadi lebih buruk.

  1. Dampak Terhadap Aktivitas Serikat Buruh di Perusahaan dan Kawasan Industri yang menjadi Obyek Vital Nasional

Kasus-kasus yang terurai diatas baru sebagian kecil dari sejumlah kasus yang terjadi akibat penetapan obyek vital nasional ini. Total keseluruhan perusahaan yang terdampak oleh adanya penetapan obyek vital nasional ini adalah 2505 perusahaan dengan ribuan buruh yang tergabung didalamnya.

Kami berpandangan bahwa pemerintah secara jelas “melindungi” kepentingan bisnis korporasi besar. Sertifikasi atas nama pengamanan obyek vital nasional sesungguhnya telah dibayar mahal dengan memakan korban yang tidak sedikit dan dalam pelaksanaannya melanggar hak asasi manusia.

Aturan mengenai Obyek Vital Nasional ini telah melanggar hak-hak fundamental buruh dalam menjalankan kegiatan serikat buruh untuk membela hak dan kepentingan anggota serikat buruh. Hak mogok yang telah dijamin dalam undang-undang ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, dan Konvensi ILO 87 dan 98 yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI menjadi hak yang paling dilanggar terkait Keputusan Menteri ini. Pemerintah juga telah melanggar Undang-undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta undang-undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami 11 Federasi Serikat Buruh di Indonesia yang terdiri dari:

  • Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas dan Umum (FSP KEP KSPI)
  • Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan FSP KEP SPSI)
  • Federasi Pertambangan dan Energi (FPE KSBSI)
  • Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
  • Federasi Serikat Buruh Logam, Metal, Elektronika (LOMENIK KSBSI)
  • Serikat Pekerja Nasional (SPN)
  • Serikat Pekerja Garment dan Tekstil (GARTEKS KSBSI)
  • Federasi Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI)
  • Federasi Industri Semen Indonesia (ISI)
  • Federasi Serikat Buruh Kimia Kesehatan (F KIKES KSBSI)
  • Federasi Serikat Pekerja Farmasi, Kesehatan (FARKES)

Dalam hal ini TUNTUTAN kami sebagai berikut:

  • Pemerintah Indonesia segera mencabut Keputusan Presiden No 63 Tahun 2004 tentang Obyek Vital Nasional. Hal mana Keppres ini merupakan landasan hukum dari penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Industri dan Migas.
  • Kementerian Perindustrian RI segera mencabut Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 466/M-IND/Kep/8/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri.
  • Kementerian Perindustrian RI menghentikan segera pemberian Sertifikat Obyek Vital Nasional kepada perusahaan dan perusahaan kawasan industri.

[1] Dipersiapkan oleh Indah Saptorini dalam Audiensi dengan Kementerian Perindustrian, 24 Agustus 2015

2 Chisbiantoro, S.H “Pengamanan Polri dalam Pengamanan Obyek Vital Negara” dalam Trend HAM Indonesia, Januari-Februari 2012

Siaran Pers Tim Perjanjian Kerja Bersama 11 Federasi Serikat Buruh afiliasi IndustriALL

May 9, 2015 By in Uncategorized Leave a comment

SIARAN PERS

“MENAKER BUNGKAM PERAN FEDERASI SERIKAT BURUH”

Perjanjian Kerja Bersama merupakan hal paling fundamental yang berisi hak dan kepentingan buruh di tempat kerja. Sayangnya, peran federasi serikat buruh dalam perundingan PKB di bungkam oleh Menteri Tenaga kerja (Menaker) melalui Permenaker RI No 28 Tahun 2014 tertanggal 31 Desember 2014.

Menurut Permenaker ini, hanya pengurus serikat buruh dilevel perusahaan yang dapat menjadi pihak dalam perundingan PKB, Padahal Undang-undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja menyebutkan federasi serikat buruh adalah pihak dalam perundingan PKB. Pada tanggal 10 November 2014, 11 Federasi Serikat Buruh mengajukan Judicial Review Pasal 20 ayat 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-16/Men/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama melalui No perkara No 71 P/HUM/2015 untuk membatalkan ketentuan pemangkasan kewenangan Federasi Serikat Buruh dalam proses perundingan PKB, karena hal yang paling krusial dari Permenaker ini adalah pembatasan federasi serikat buruh untuk dapat terlibat dalam perundingan PKB anggotanya di tingkat pabrik.

Hasilnya, kualitas Perjanjian Kerja Bersama menjadi semakin rendah dan hak serta kepentingan buruh dilemahkan melalui peraturan menteri tenaga kerja. Tidak lama setelah pengajuan Judicial Review ini, atau sekitar 50 (lima puluh) hari kemudian, Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Permenaker No 28 Tahun 2014 tertanggal 31 Desember 2014 dan mencabut Permenaker No Per-16/Men/XI/2011 dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kami telah mengumpulkan lebih dari 100 PKB dari berbagai sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, garmen, tekstil, semen dan industri kertas, hasilnya cukup mencengangkan dimana rata-rata PKB merupakan hasil copy dan paste undang-undang perburuhan serta semakin tergerusnya hak dan kepentingan buruh, ini terlihat dari semakin banyaknya pasal sanksi dan aturan disiplin kerja ketimbang pasal hak dan kepentingan buruh.

Penyebabnya adalah lemahnya pemahaman buruh dan serikat buruh di level perusahaan serta dihilangkannya peran federasi dalam proses perundingan PKB, melalui Permenaker yang jelas-jelas telah melanggar undang-undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Jelas sudah, Menaker telah melanggar dan membangkang ketentuan undang-undang perburuhan/Serikat Buruh, bahkan memangkas kewenangan Federasi Serikat Buruh yang diatur dalam UU melalui Permenaker.

Ketentuan Permenaker No 28 Tahun 2014 Pasal 22 terlihat dengan nyata memangkas kewenangan Federasi Serikat Buruh yang diatur dalam UU No. 21/2000 Tentang Serikat Buruh. “Anggota tim perunding pembuatan PKB yang mewakili serikat pekerja/serikat buruh harus pekerja/buruh yang masih terikat dalam hubungan kerja di perusahaan tersebut” Bunyi pasal ini bertentangan dengan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 25, 27, dan 28 Undang-undang No UU No. 21/2000 yang menyatakan bahwa serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat buruh mempunyai fungsi sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial.

Oleh karena itu, saat ini kami peringatkan Menteri Tenaga Kerja RI untuk segera mencabut Permenaker tersebut, jika tidak, dalam waktu dekat ini kami akan segera melakukan judicial review terhadap Permenaker No 28 Tahun 2014 serta mengajukan gugatan warga negara terhadap Presiden RI dan Menteri Tenaga Kerja atas pembangkangan terhadap kewajiban hukum atas hak dan kepentingan buruh Indonesia.

Bersama ini kami 11 Federasi Serikat Buruh di Indonesia yaitu FSPMI, FSP KEP, KEP SPSI, SPN, LOMENIK, GARTEKS SBSI, ISI, FSP2KI, FPE, FARKES dan KIKES yang merupakan afiliasi IndustriALL Global Union, sebuah Serikat Buruh Internasional yang mempunyai anggota lebih dari 50 juta orang di 140 negara, mendorong agar para pihak di bawah ini segera :

1. Menteri Tenaga Kerja segera Mencabut Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 dan Membuat Peraturan Menteri Tenaga Kerja baru yang berisi pengembalian hak dan kepentingan federasi serikat buruh dalam perundingan PKB di tempat kerja sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

2. Seluruh federasi serikat buruh di Indonesia untuk merapatkan barisan dan membentuk Departemen Perjanjian Kerja Bersama dalam struktur nasional.

3. Kepada Presiden dan Pengusaha agar menjalankan UU Ketenagakerjaan secara utuh, dan penuh kesadaran untuk kesejahteraan Buruh dan seluruh rakyat Indonesia. Demikian Siaran Pers ini kami sampaikan.

 

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. Kontak Person: 1. Sahat Butar-Butar,DPP Federasi FSP Kimia Energi Pertambangan (081386001997) 2. Chandra Mahlan, DPP FSP KEP SPSI (0815 1872 926) 3. Indah Saptorini (0816 727 486)